Jimly Dorong PPP Jadi Pelopor Amandemen Terbatas UUD 1945

0
22
Webinar Kemerdekaan RI yang diadakan Lembaga Advokasi dan Hukum DPP PPP di Jakarta, Rabu (18/8/2021) malam. (Foto: RB)

JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mendorong Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi pelopor amandemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dengan mengusulkan pembentukan Mahkamah Etik Berbangsa dan Bernegara.

Hal itu disampaikan oleh Jimly dalam Webinar Kemerdekaan RI bertajuk “Tantangan Hukum dan Keadilan Setelat 76 Tahun Kemerdekaan RI” yang diadakan Lembaga Advokasi dan Hukum DPP PPP di Jakarta, Rabu (18/8/2021) malam.

Menurut dia, tidak semua persoalan hukum harus diselesaikan dengan hukuman penjara. Apalagi sebagian besar penjara di tanah air sudah penuh. Karena itu, dibutuhkan terobosan hukum dimana PPP bisa menjadi pelopor pembentukan lembaga mahkamah etik lewat amandemen terbatas UUD 1945.

“PPP punya relevansi bagaimana mengembangkan penataan sistem adab atau sistem etik berbangsa dan bernegara. Kalau mungkin, PPP bisa menjadi pelopor, yang akrab dengan akhlak. Kami sebagai anggota DPD siap bersinergi dengan PPP,” ujarnya.

Selain itu, Jimly mengungkapkan kondisi hukum saat ini, dimana secara kuantitas Indonesia berada di posisi tiga di dunia. Namun demikian, dari sisi kualitas, hukum di Indonesia disebut mengalami penurunan.

“Kebebasan berpendapat oleh pihak yang berseberangan sering disalahartikan. Seharusnya negara ini dikelola dengan sistem yang modern, sehingga tidak hanya bergantung pada satu figur yang memegang kekuasaan ekonomi,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani menekankan pentingnya perbaikan sistem hukum di Indonesia, jangan sampai tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

“Aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian menurut data Komnas HAM termasuk lembaga yang paling banyak mendapat sorotan dan laporan dari masyarakat. Keberadaan ini harus mendapat perhatian serius agar lembaga kepolisian sebagai bagian dari struktur hukum terus dibenahi,” kata Arsul.

Pengawas Imparsial Al Araf mengungkapkan, indek negara hukum Indonesia pada tahun 2020 berada di posisi menengah ke bawah. Lembaga kepolisian banyak disebut menjadi indikator penurunan kualitas negara hukum, karena sering kali ada oknum kekerasan di tengah masyarakat. (alf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here