DPC PPP Tuban Gelar Sosialisasi UU Pesantren di Ponpes Daruttauhid Alhasaniyah

0
249
DPC PPP Tuban Sosialisasi Undang-undang Pesantren di Pondok Pesantren Daruttauhid Alhasaniyah, Senori, Tuban, Jumat (27/12/2019). (Foto: RB/Alf)

TUBAN – Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Tuban menggelar sosialisasi Undang-undang Pesantren di Pondok Pesantren Daruttauhid Alhasaniyah, Senori, Tuban, Jumat (27/12/2019).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran pengurus DPC dan DPW PPP Jatim. Tampak pula para pimpinan pondok pesantren, di antaranya pengasuh Ponpes Daruttauhid Alhasaniyah KH. Abdullah Hasyim, pengasuh Ponpes Roudlotutholibin Singgahan KH. Fathurrohman, pengasuh Ponpes Darut Tholibin Bangilan Tuban KH. Agus Ali Shodiqin dan KH. Moh. Ma’ruf pengasuh Ponpes Darul Ulum, Widang.

Pengurus DPP PPP, M. Thobahul Aftoni dalam sosialisasi itu mengatakan, dengan disahkannya Undang-undang Pesantren maka tidak ada lagi dikotomi pendidikan pesantren dan pendidikan formal lainnya.

“Pesantren secara kelembagaan mendapat pengakuan dengan payung hukum berupa undang-undang pesantren tersebut,” jelas kader muda PPP asal Bojonegoro ini.

(Foto: RB/Alf)

Dikatakannya, UU pesantren membuat semua lulusan pesantren juga akan memiliki ijazah yang setara atau sama dengan lembaga pendidikan lainnya.

“Undang-undang itu juga menjamin jika lulusan pesanten akan memiliki akses yang sama dengan lulusan lembaga pendidikan lainnya. Seperti, bisa mendaftar kuliah di kampus negeri, dan lain sebagainya,” paparnya.

Aftoni juga mengingatkan, bahwa Kabupaten Tuban akan menggelar Pilkada pada 2020 mendatang. Untuk itu, ia menekankan kepada para calon kepala daerah kedepan agar memperhatikan dunia pendidikan di Pesantren.

“Sebagai partai berasaskan Islam, PPP juga mensyaratkan bakal calon kepala daerah yang diusung partai ini harus mau menandatangani Mou yang berisi komitmen agar mengalokasikan anggaran pendidikan diniyah, pondok pesantren serta lembaga keagamaan melalui APBD,” katanya.

Sementara itu, KH. Abdullah Hasyim mengatakan, pihaknya bersama para pengasuh dan pimpinan pondok pesantren lainnya menyambut gembira dengan disahkannya UU Pesantren pada September 2019 lalu.

“Kami dari kalangan pimpinan pondok pesantren berharap agar segera diterbitkan Perpres atau Permen sebagai aturan turunan agar Undang-undang (Pesantren) ini bisa segera terimplementasikan di masyarakat, khususnya di pesantren,” pungkasnya. (alf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here