Proses Seleksi Anggota BPK Dinilai Cacat Hukum

0
237
Anggota DPD RI terpilih, Abdul Rachman Thaha (ART). (Foto: Istimewa)

JAKARTA – Anggota DPD RI terpilih, Abdul Rachman Thaha (ART), menyayangkan langkah DPR RI yang tidak melibatkan DPD dalam seleksi anggota BPR RI. Langkah yang diambil DPR ini bertentangan dengan Undang-undang No. 15/2006 tentang BPK RI.

“Dalam UU No. 15/2006 pasal 14 jelas disebutkan, anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Dalam UU itu disebutkan bahwa pertimbangan DPD disampaikan secara tertulis yang memuat semua nama calon secara lengkap, dan diserahkan ke DPR,” kata ART di Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Karena DPR tidak melaksanakan UU No. 15/2006 ini, menurut ART, anggota BPK hasil seleksi DPR tahun 2019 ini cacat secara hukum. Konsekuensinya, produk BPK yang akan dihasilkan oleh anggota yang terpilih dalam seleksi ini juga bisa dipermasalahkan di kemudian hari.

“Tidak ada satu instansi pun yang boleh mengabaikan undang-undang, termasuk DPR. Masih ada kesempatan bagi DPR untuk mengevaluasi proses seleksi anggota BPK ini, karena belum ada calon anggota BPK yang terpilih,” ujar ART.

Legislator terpilih asal Sulawesi Tengah ini berharap agar DPR dan DPD saling menghormati kewenangan yang ada, termasuk dalam seleksi anggota BPK. Sehingga ke depannya diharapkan kedua lembaga ini bisa lebih bersinergi mengawal bangsa Indonesia.

“DPR dan DPD merupakan dua lembaga tinggi negara yang dibentuk dan bekerja berdasarkan konstitusi yang ada. Maka keduanya harus menghormati dan melengkapi,” jelasnya.

Sebelumnya, Komisi XI DPR sudah melakukan fit and proper test terhadap 32 calon anggota BPK yang belum mendapatkan pertimbangan dari DPD. Hal itu dianggap menyalahi UU MD3 Pasal 191 Ayat 1. (tj)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here