Fakultas Hukum Universitas Indonesia Apresiasi RUU Pesantren

0
175
Seminar bertajuk “Quo Vadis RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan” di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. (Foto: tj/rb)

JAKARTA – Universitas Indonesia (UI) sebagai kampus ternama ikut memberikan perhatian besar terhadap Rancangan undang-undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

Hal ini bisa dilihat dari kegiatan Seminar bertajuk “Quo Vadis RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan” yang digelar di Fakultas Hukum UI, Kamis (28/11/2018). Hadir sebagai pembicara Prof Dr. Ahmad Satori, Dr. Neng Djubaidah, K Yusron dan Erfandi. MH sebagai tenaga Ahli DPR RI.

Dalam keterangannya, Dr Neng Djubaidah selaku dosen hukum UI sangat mengapresiasi keberadaan RUU pesantren tersebut. Selain keberadaan pesantren yang merupakan khas pendidikan milik Indonesia yang ada sebelum Indonesia merdeka.

“Namun demikian saya kira perlu dipisah pengaturannya terhadap Pesantren dan Pendidikan keagamaan lainnya biar tidak terjadi tumpang tindih,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Prof Satori juga menyambut baik RUU tersebut selama tidak menghilangkan nilai dan panca santri terutama yang berkaitan dengan kemandirian, keikhlasan dan lainnya.

Erfandi yang hadir sebagai pembicara mengungkapkan urgensi RUU pesantren ini sebagai bentuk kehadiran negara terhadap perkembangan pesantren.

Menurut dia, sudah saatnya pesantren tidak hanya dijadikan sebagai pusat pendidikan saja, tapi perlu dilebarkan menjadi pusat pengembangan masyarakat, pusat dakwah dan pusat pemberdayaan ekonomi.

“Sehingga lulusan dari pesantren bisa menjadi generasi yang bisa berkontribusi nyata terhadap pengembangan negara kedepan,” kata Erfandi.

Tidak hanya itu, guru-guru di Pesantren yang selama ini kurang diperhatikan oleh negara perlu ditingkatkan kesejehterannya melalui RUU ini. “Bahkan pola hubangan dengan dunia internasional juga perlu di fasilitasi negara,” ungkap Tenaga ahli DPR RI ini.

Dengan begitu, kedepan jika RUU ini disahkan menjadi UU, maka tidak ada lagi perlakuan yang diskrimantif antara pendidikan umum dengan pendidikan pesantren.

“Memang RUU ini merupakan inisiatif F-PPP dan F-PKB namun setelah masuk Baleg dan disepakati sebagai RUU inisiatif DPR maka isunya tidak lagi dipandang parsial, melainkan harus dilihat kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan nasib santri yang jumlahnya sudah menjacapai jutaan dan itu adalah warga Indonesia yang harus diperhatikan hak-hak dasarnya,” tutup wakil sekretaris Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI ini. (tj)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here