DPW Sebut Humphrey Djemat Hanya Bermodal Jas Hijau untuk Klaim Ketum PPP

0
199
Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan Muhammad Aras. (Foto: Sindo News)

JAKARTA – Para Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPP kompak mengatakan bahwa saat ini tidak ada lagi dualisme dalam tubuh kepengurusan PPP, baik dari tingkat pusat hingga daerah. Mereka menyebut klaim Humphrey Djemat yang menyebut masih ada dualisme hanyalah ilusi belaka.

“Silahkan semua pihak melihat realitas di lapangan. Termasuk yang selama ini mengklaim adanya dualisme kepengurusan PPP dan mengaku menjadi ketua umumnya,” kata Muhammad Aras, Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan.

Aras melihat selama ini Humphrey hanya berkoar-koar di media massa saja dengan menyebut ia memimpin sebuah kepengurusan. Namun fakta di semua provinsi di Indonesia tidak ada satupun pengurus PPP. Apalagi pemerintah dan pengadilan secara inkrah telah mengakui kepemimpinan DPP PPP di bawah kepemimpinan M. Romahurmuziy.

Jika ingin berpopitik, Aras meminta Humphrey untuk bergabung dengan partai politik, atau membuat partai politik baru.

“Jangan kemana-mana menggunakan jas hijau kemudian mengklaim sebagai Ketua Umum PPP,” jelas Aras.

Sementara itu, Sekretaris DPW PPP Jawa Tengah Abdul Syukur menyebut, saat ini tidak ada satu pun indikasi dualisme di PPP. Ia mencontohkan pada Pilkada serentak Juni 2018 lalu, dimana hanya ada satu kepengurusan PPP hingga tingkat kabupaten dan kota.

Di daerah, terangnya, tidak ada yang mengaku berada di luar kepengurusan DPP PPP di bawah kepemimpinan Rommy yang mengajukan calon di Pilkada.

“Pada Pemilu 2019, baik Pileg maupun Pilpres pun, ada satu PPP. Tidak ada dualisme. KH Maemun Zubair sebagai Ketua Majelis Syariah pun juga mengakui bahwa pengurus PPP adalah yang dipimpin oleh Gus Rommy,” jelas Syukur.

Syukur menduga pihak yang mengklaim ada dualisme kepengurusan itu hanyalah orang memang hobi berkonflik atau ditumpangi oleh pihak lain.

Ia meminta pihak tersebut agar berhenti memancing konflik. Apalagi, Djan Farid yang dulu ditokohkan sebagai pihak yang memimpin PPP hasil Muktamar Jakarta sudah mundur dari politik. (tj)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here