PKPU Soal Napi Korputor Nyaleg Sudah Sah

0
192
Kantor KPU

JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman mengklaim, peraturan terkait larangn pencalonan bekas koruptor, bandar narkoba dan eks pelaku kejahatan seksual anak, sudah sah dan bisa diberlakukan.

Menurutnya, Peraturan KPU (PKPU) nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kota, tidak perlu menunggu pengesahanan dari Kementerian Hukum dan HAM.

“Menteri Perindustrian, yang mengesahkan siapa? Menteri Perindustrian,” kata Arief di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/7/2018).

Arief melanjutkan, dengan PKPU No. 20 Tahun 2018 itu sudah bisa menjadi rujukan bagi partai politik peserta pemilu untuk mendaftarkan calegnya pada 4-17 Juli nanti.

“Tanggal 4-17 nanti, itu akan menjadi masa bagi partai politik peserta pemilu untuk menyampaikan daftar kandidatnya. Orang-orang yang akan dicalonkan baik untuk DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota, maupun DPR RI. Termasuk bagi calon DPD,” tukasnya.

Seperti diwartakan, Kemenkumham menolak mengundangkan PKPU tentang caleg yang berasal dari koruptor. Alasannya, melanggar undang-undang. Kemenkumham meminta pelarangan pencalonan mantan koruptor, mantan bandar narkoba dan mantan pelaku kejahatan seksual anak dihapus.

Namun, KPU bersikukuh mempertahankan aturan tersebut. Akhirnya, KPU mempublikasikan PKPU tanpa pengesahan Kemenkumham. (tj)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here