PDIP Belum Akui PKPU Koruptor Dilarang Nyaleg

0
194
Politikus PDIP Utut Adianto

JAKARTA – KPU telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kota, sudah disahkan. Bahkan, KPU mengklaim peraturan tentang mantan koruptor boleh menjadi sudah bisa diberlakukan tanp harus pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Politikus PDIP, Utut Adianto, mengatakan, pihaknya belum mangakui PKPU itu sebelum ditandatangani oleh Menkumham, Yasonna Hamonangan Laoly,

“Kalau PKPU kami masih menunggu Pak Laoly, karena PKPU berjalan kalau Pak Laoly menandatanganinya. Kan undang-undang, baru PKPU, urutannya gitu,” ujar Utut Adianto di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/8/18).

Sesuai dengan aturan perundang-undangan, kata Wakil Ketua DPR ini, bahwa peraturan di bawah undang-undang harus tandatangi oleh Kemenkumham untuk bisa resmi dilaksanakan.

Namun, hingga saat ini, Menkumham belum memasukkan PKPU itu ke dalam lembaran negara sebagai aturan perundang-undangan.

“Bukan kami membela kader kami Pak Yasonna. Tapi, memang urutannya seperti itu,” tandasnyha.

Sebelumnya, KPU telh menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. Dengan aturan tersebut, mantan koruptor tak bisa menjadi calon legislatif.

PKPU tersebut terbit, Sabtu (30/6) lalu. Ketua KPU Arief Budiman yang meneken peraturan tersebut. Berikut bunyinya:

“Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi,” demikian bunyi pasal 7 poin 1 huruf h PKPU itu. (tj)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here