Fraksi PPP Nilai PKPU Pencalegan Tabrak UU

0
226
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PPP Ahmad Baidhowi. (Foto: Istimewa)

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Baidhowi mengatakan, wacana hak angket atas keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang aturan mantan narapidana korupsi dilarang nyaleg, bukanlah sesuatu yang baru. Karena, penggunaan hak angket kepada KPU juga pernah dilakukan sebelumnya.

“Itu bukan sesuatu yang baru. Di 2009 pernah juga ada angket DPT (daftar pemilih tetap),” kata Owi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/7/2018).

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menambahkan, hak angket ini diperlukan, lantaran ada empat undang-undang yang ditabrak dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, tersebut.

Pasal yang ditabrak itu adalah, pasal 240 ayat 1 Huruf g UU 7/2017, pasal 75 ayat 4 UU 7/2017, pasal 74 ayat 2 UU MD3, dan UU 12 tentang pembentukan UU.

“Dilanggar semua sama dia. Kacau negara kalau begini,” tegasnya.

Akibat PKPU tersebut, membuat partai politik terjebak dan dilema. Namun demikian, PKPU sudah disahkakn, semua partai tetap harus mengikutinya. Aturan itu dibuat penyelenggara Pemilu.

“Kalau kami tidak ikuti peraturan KPU, kami didiskualifikasi. Kami kan peserta pemilu, sedangkan dia (KPU) penyelenggara. Walaupun protes, kan harus tetap ikut aturan penyelenggara,” tukasnya. (tj)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here