Lemahnya Ekspor Indonesia Pengaruhi Nilai Tukar Rupiah

0
277

Di awal tahun 2018, faktor eksternal ini telah menimbulkan sentimen pelaku pasar yang mendorong terjadinya capital outflow, disertai defisit neraca perdagangan karena melemahnya kinerja ekspor Indonesia sehingga terjadi tekanan pada nilai tukar rupiah. Dampak nyata kondisi tersebut adalah ketidakpastian terkait perkembangan pasar serta meningkatnya risiko aktivitas ekonomi dan dunia usaha. Akibatnya kemampuan pemerintah dalam mengejar target penurunan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan ekonomi ikut terganggu.

Pemerintah juga menghadapi tantangan kenaikan harga minyak mentah dunia yang jika diikuti dengan kenaikan harga BBM di dalam negeri, tentu akan menimbulkan tekanan inflasi dan turunnya daya beli masyarakat. Sedangkan jika harga BBM tidak dinaikkan, maka dapat menekan fiskal dan kinerja keuangan BUMN khususnya Pertamina. Pemerintah perlu bekerja lebih keras lagi, dan cermat dalam mengambil langkah-langkah yang optimal bagi kepentingan perekonomian nasional.

Tantangan perekonomian, khususnya postur fiskal pada tahun mendatang, ada beberapa faktor yang  perlu memperoleh perhatian dari sekarang. Pengelolaan makro ekonomi dan pengelolaan fiskal pada saat ini harus dapat memberikan daya dorong yang kuat terhadap perkembangan sektor riil dan kehidupan ekonomi masyarakat kelas bawah. Pertumbuhan ekonomi meski ada kenaikan, tapi belum terlalu kuat dalam mendorong secara optimal penyerapan  tenaga kerja dan kenaikan daya beli.

Penurunan daya beli masih menjadi persoalan utama tercermin dari penurunan nilai tukar petani sejak awal tahun 2018 dari 102,92 menjadi 101,61 dan stagnasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga diangka 4,95% pada kuartal I 2018. Selain itu problem kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masih dirasakan oleh masyarakat kelas bawah sehingga sasaran kebijakan fiskal yang berkeadilan serta kualitas belanja Pemerintah agar diarahkan untuk mengurangi permasalahan tersebut.

Pada sisi lain, pemerintah perlu mewaspadai dan mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global terkait suku bunga, komoditas, arus modal, dan nilai tukar.  Fundamental perekonomian Indonesia sangat rentan dipengaruhi oleh risiko perekonomian global, sehingga pemerintah perlu mengantisipasi risiko depresiasi rupiah terhadap dolar akibat perbaikan ekonomi AS (normalisasi kebijakan moneter oleh The Fed), kebijakan perang dagang China-AS, proteksionisme negara mitra ekspor dan situasi goepolitik di Timur Tengah yang berakibat pada fluktuasi harga minyak.

Salah satu isu menjelang tahun politik adalah masalah pegelolaan utang. Pemerintah perlu meningkatkan kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri. Utang luar negeri sejatinya berperan sebagai sumber pembiayaan defisit, oleh karena itu haruslah dimanfaatkan pada kegiatan-kegiatan yang produktif, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makroekonomi serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Namun, seiring dengan risiko global, yang berdampak pada risiko nilai tukar,  maka Pemerintah perlu melakukan upaya mitigasi risiko fluktuasi nilai tukar, dan sebaiknya perlu memprioritaskan utang yang bersumber dari dalam negeri melalui penerbitan SBN dalam mata uang rupiah. Hal ini juga untuk mencapai kemandirian dalam pembiayaan dan pendalaman pasar keuangan.

Untuk mendorong peningkatan pergerakan ekonomi, Pemerintah juga harus mempercepat realisasi investasi publik di sektor infrastruktur serta mempercepat penyerapan anggaran sehingga pengeluaran pemerintah bisa menjadi stimulus bagi ekonomi. Dari sisi anggaran, pemerintah harus memperbaiki siklus pencairan anggaran dan perbaikan penyerapan menjadi lebih cepat, dengan perbaikan mekanisme perencanaan dan mempercepat pembelanjaannya guna mempercepat pergerakan ekonomi.

Dalam menghadapi tekanan defisit neraca perdagangan dan memanfaatkan pelemahan nilai tukar rupiah, pemerintah perlu meningkatkan volume dan nilai tambah ekspor serta daya saing ekspor, yang tidak hanya didominasi ekspor komoditas atau olahan primer. Pemerintah perlu memberikan stimulus ke industri berorientasi ekspor agar kinerja ekspor barang jadi meningkat dalam jangka pendek. Selain itu pemerintah perlu membuka seluas-luasnya peluang pasar ekspor untuk negara-negara non-tradisional.

Pada tahun mendatang, isu isu ekonomi akan menjadi isu politik yang menarik, terutama soal kemiskinan dan pengagguran. Sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah harus mampu menunjukkan kinerjanya dalam mendorong implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat sasaran. Sejauh ini meskipun jumlah PKH meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 10 juta keluarga penerima, namun pada kuartal I 2018 besarnya PKH tidak mampu meningkatkan konsumsi rumah tangga. Ada sejumlah hambatan dalam penyaluran PKH sehingga perlu solusi riil agar program PKH bisa lebih efektif mendorong daya beli masyarakat bawah.

Bantuan sosial yang sudah dialokasikan dalam APBN 2018 seperti Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos), khususnya Beras Sejahtera (Rastra) dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran, sehingga tidak berdampak pada penurunan daya beli masyarakat yang berimbas pada naiknya angka kemiskinan.***

Oleh: H.M. Amir Uskara, M.Kes (Sekretaris Fraksi PPP DPR RI/Anggota Badan Anggaran DPR RI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here