Berantas Teroris, Pelibatan TNI Perlu Diatur Spasifik

0
197
Direktur Eksekutif The Wahid Institute Yenny Wahid. (Foto: The Wahid Institute)

JAKARTA – Direktur Eksekutif The Wahid Institute, Yenny Wahid meminta agar DPR-pemerintah tak meributkan persoalan definisi terorisme dalam RUU Antiterorisme.

Menurut Yenny, ada hal yang lebih penting dari sekedar persoalan definisi terorisme, yakni koordinasi antar institusi.

“Yang penting tapi pembagian kewenangan instansi apa melakukan apa,” kata Yenny di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/5/2018).

Dalam RUU itu, kata Yenny, keterlibatan aparat militer perlu diatur secara spesifik. Hal tersebut dalam rangka menghindari dugaan negatif dari masyarakat, terkait dilibatkannya TNI pada pemberantasan teroris.

“Lebih baik kita ngatur soal teknis institusi ini keterlibatannya seperti apa untuk menghindari ekses negatif,” ucapnya.

Menurut dia, Indonesia perlu belajar dari aparat keamanan Amerika Serikat. Maksudnya, sambung Yenny, adanya RUU tersebut jangan sampai membuat TNI-Polri saling rebut tahanan, seperti FBI-CIA.

“Jadi fungsi koordinasinya harus jelas siapa yang jadi lini sektornya siapa melakukan apa, lalu kalau TNI masuk dalam kondisi seperti apa? apakah ekses kebebasan masyarakat sipil itu bisa diatasi sepeti apa?,” tuntas Yenny. (tj)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here