PTUN Tolak Gugatan HTI, MUI Yakin Tak Ada Intervensi

0
263
Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa’adi. (Foto: Indo Warta)

JAKARTA – Pegadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memutuskan menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atas Surat Keputusan (SK) Kemenkumham.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa’adi menilai, hakim memiliki kewenangan dan hak prerogatif untuk menilai dan memutus sebuah perkara.

“Tidak ada kekuatan yang dapat mengintervensi karena hakim memiliki independensi dan kemerdekaan dalam memutus sebuah perkara,” ujar Zainut, Jakarta, Senin (7/5/2018).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu berharap agar semua pihak menghormati putusan PTUN Jakarta yang mengesahkan pembubaran HTI.

“Majelis hakim berketetapan bahwa SK Kemenkumham tentang pembubaran HTI sesuai dengan aturan,” tuntasnya.

Dengan ditolaknya gugatan HTI terhadap pemerintah ini, maka SK Menkum HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang Pencabutan Status Badan Hukum HTI dinyatakan tetap berlaku.

Majelis hakim menilai surat keputusan Kemenkumham yang mencabut status badan hukum HTI sudah sesuai dengan prosedur. (tj)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here