Pengadilan Putuskan HTI Bubar

0
478
Petugas bersiaga pada saat sidang pembacaan putusan atas gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap pemerintah. (Foto: RB/Ri)

JAKARTA – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta sudah menggelar sidang pembacaan putusan atas gugatan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap pemerintah.

PTUN Jakarta secara sah dan berkekutan hukum memutuskan menolak gugatan yang diajukan pihak HTI terhadap Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Dengan demikian, maka Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan status badan hukum HTI dinyatakan sah secara hukum dan berlaku.

Ketua Majelis Hakim Tri Cahya Indra Permana membacakan putusan pengadilan. “Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya,” kata Tri Cahya, seraya mengetok palu, Senin (7/5/2018).

Majelis hakim menilai, SK Kemenkumham yang mencabut status badan hukum HTI sudah sesuai dengan prosedur dan memiliki landasan hukum.

Perkara TUN dengan No.211/G/201/PTUN.JKT ini dipimpin oleh Hakim Ketua Tri Cahya Indra Permana SH MH, Hakim Anggota Nelvy Christin SH MH dan Roni Erry Saputro SH MH, serta Panitera Pengganti Kiswono SH MH.

Gugatan bernomor 211/G/2017/PTUN.JKT ini didaftarkan pada 13 Oktober 2017 yang lalu. HTI menggugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum.

Dalam gugatannya, HTI meminta agar SK Nomor AHU-30.A.01.08 Tahun 2017 tentang pencabutan status hukum ormas tersebut dibatalkan.

Adapun pengesahan badan hukum ormas itu dicabut Kemenkumham setelah pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Menurut pemerintah, HTI merupakan ormas yang bertentangan dengan Pancasila, sesuai yang diatur dalam Perppu Ormas. (Ri)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here