Pemerintah Pertimbangkan UN Jadi Syarat Kelulusan, Anang: Menteri Jangan Galau

0
193
Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah. (Foto: Liputan 6)

JAKARTA – Nilai Ujian Nasional (UN) 2018 untuk SMA mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Atas dasar tersebut, pemerintah berencana kembali menjadikan UN sebagai syarat kelulusan.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah menilai, pemerintah terlalu gegabah bila ingin mengembalikan UN sebagai syarat kelulusan.

“Cara berpikir Mendikbud ini melompat (jumping). Fakta bahwa nilai UN jeblok, tapi langsung menawarkan solusi kembali menjadikan UN sebagai syarat kelulusan. Ini Mendikbud seperti galau,” kata Anang, Jakarta, Senin (7/5/2018).

Musisi asal Jember ini menuturkan, argumentasi yang dibangun pemerintah itu sangat lemah dan berpotensi menabrak sejumlah aturan.

“Tidak habis pikir dengan argumentasi yang dibangun Mendikbud bahwa dengan UN agar ada semangat kompetisi di antara siswa. Ini alasan konyol,” ungkapnya.

Lebih lanjut, politisi PAN ini menyarankan, agar pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan melakukan evaluasi atas pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk mengetahui apa penyebab nilai akhir UN siswa SMA jeblok.

“Semestinya lakukan evaluasi, mengapa nilai UN beberapa tahun ini jeblok. Pemerintah pusat memiliki instrumen melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN) atas pelaksanaan UN. Itu dulu yang diungkap. DPR juga berkewajiban untuk evaluasi pelaksanaan UN,” bebernya.

Jika UN kembali menjadi syarat kelulusan, bagi Anang, akan memberi dampak politik dan hukum. Secara politik,, penghapusan UN merupakan salah satu janji politik Presiden Joko Widodo.

“Ide mengembalikan UN sebagai syarat kelulusan, ini akan menjadi beban politik Pak Jokowi,” paparnya

Sedangkan dampak hukum, Anang mengingatkan soal putusan Mahkamah Agung (MA) dengan Nomor Register 2596 K/PDT/2008 yang berisi pelaksanan UN agar ditinjau kembali. Menurut dia, jika pemerintah kembali menempatkan UN sebagai syarat kelulusan akan berpotensi melanggar putusan MA. (tj)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here