BKN: PNS Terlibat Korupsi Harus Segera Diberhentikan

0
217
Ilustrasi PNS

JAKARTA – Guna menuntaskan permasalahan kasus-kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam kasus tindak pidana korupsi (tipikor) yang telah inkracht, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyepakati dua hal perihal penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan peraturan manajemen PNS.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam surat bersifat bernomor: K 26-30/V 55-5/99 tertanggal 17 April 2018 yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah menyebutkan, pemberhentian tidak dengan hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (inkracht) dan dinyatakan bersalah dalam tindak pidana korupsi.

Dalam surat tersebut juga disebutkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dari jabatan yang terdindikasi suap/pungli.

“Agar saudara melaksanakan amanat peraturan perundangan-undangan dengan segera menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang dihukum penjra atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pidana umum,” bunyi surat Kepala BKN.

Kepala BKN meminta agar dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari jabatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, serta memastikan tidak ada praktik suap/pungli.

“Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, maka akan ditindaklanjuti dengan pengawasan bersama yang akan dilakukan oleh BKN dan KPK,” bunyi surat tersebut.

Ditegaskan Bima Haria, bahwa hasil pengawasan bersama itu akan ditindaklanjuti oleh BKN dan KPK sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (tj)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here