Polemik Perpres TKA, PPP: Menaker Terapkan Manajemen Pemadam Kebakaran

0
264
Ketua Fraksi PPP DPR RI Reni Marlinawati. (Foto: Radar Sukabumi)

JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI Reni Marlinawati mengatakan, sejak awal pihaknya sudah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati membuat perubahan rumusan Peraturan Presiden (Perpes) Nomor 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) yang saat ini menjadi polemik.

“Sayangnya, pengelolaan isu soal TKA ini tidak secara baik dikelola oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja (Menaker). Menaker tampak menerapkan manajemen ‘pemadam kebakaran dan dalam merespons persoalan ini, sungguh sangat disayangkan,” kata Reni dalam keterangan persnya, Jakarta, Jumat (27/4/2018).

Anggota Komisi X DPR ini menilai, pemerintah, dalam hal ini Kemenaker sebagai pemrakarsa Perpres, tampak  mengindahkan sejumlah regulasi dalam pembentukan Perpres 20/ 2018, seperti amanat Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 serta Perpres Nomor 87 Tahun 2014 khususnya dalam hal perencanaan penyusunan Perpres.

“Kementerian Ketenagakaerjaan sebagai pemrakarsa rancangan Perpres ini  semestinya sejak awal mensosialisaskan rancangan Perpres ke publik dalam rangka uji publik untuk menghindari polemik sebagaimana yang terjadi saat,” paparnya.

Lebih lanjut, Reni mendesak agar Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri untuk melakukan sosialisasi dan penjelasan secara gamblang dan terang dengan membangun penjelasan secara komprehensif, logis dan rasional soal TKA.

“Narasi yang dikontruksi Menaker seperti membandingkan jumlah TKI di luar negeri dengan TKA di dalam negeri merupakan perbandingan yang tidak sebanding dan missleading. Alih-alih publik tercerahkan, narasi tersebut justru makin menyudutkan posisi pemerintah,” tegas dia.

Fraksi PPP, kata Reni, sangat berkepentingan atas isu TKA untuk dijelaskan secara komprehensif ke publik.

Tak hanya berhenti disitu, Reni menilai, penjelasan Menaker soal jumlah TKA hingga akhir 2017 sebanyak 85 ribu dari berbagai negara berbasis pada Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) berbeda dengan data yang dimiliki oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)  yang menyebutkan tenaga kerja buruh kasar dari China sebanyak 157 ribu.

“Perbedaan data ini harus diperjelas agar publik tidak bingung. Pemerintah tentu sangat berkepentingan atas validitas data tersebut agar polemik soal TKA tidak menjadi amnuisi politik untuk mendiskreditkan pemerintah,” tukas dia. (tj)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here