Perpres Tenaga Kerja Asing Menuai Pro dan Kontra

0
292
Menaker Hanif Dhakiri usai bertemu Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. (Foto: RB/Tj)

JAKARTA – Kontroversi Perpres Nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)  yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menuai Pro dan kontra.

Anggota Fraksi PPP di DPR I rgan Chaerul Mahfiz mengatakan, ditandatanganinya Perpres Nomor 20 oleh presiden menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat.

Menurit dia, kebijakan yang diambil pemerintah harus mampu memberikan ketenangan ditengah masyarakat. Hal ini terjadi karena minimnya sosialisasi.

“Berdasarkan data TKA yang sudah memiliki izin resmi sebanyak 126.000 orang. Jangan sampai keberadaan TKA ini mengancam kesempatan tenaga kerja lokal yang notabene warga asli Indonesia. ucapnya, Rabu (25/4/2018).

Ditempat yang sama Ir. Maruli A. Hasoloan, selaku salah satu Dirjen di Kemenakertrans memuturka,  bahwa tujuan pemerintah menerbitkan Perpres 20/2018 dalam rangka mengurangi pengangguran, memeperluas lapangan kerja, meningkatkan Investasi dan Transparansi Izin Kerja.

Bukan untuk mempermudah Tenaga Kerja Asing agar berbondong-bondong datang ke Indonesia, apalagi sampai menghilangkan kesempatan tenaga kerja lokal. Secara prinsip syarat penggunaan TKA tidak berubah signifikan, hanya birokrasi perizinan saja yang disederhanakan.

Dengan disederhanakannya prosedur akan meningkatkan investasi diberbagai sektor usaha. Sedang Maruli mengatakan, adanya tenaga kerja asing bukan keinginan pemerintah, tetapi permintaan dari perusahaan-perusahaan pengguna TKA.

Dalam hal ini perusahan tersebut harus menjelaskan secara detail dan terperinci mengapa mereka butuh TKA. soal pengawasan memang di akui pemerintah masih lemah dan merupakan PR besar untuk lebih dimaksimalkan kedepannya.

Peneliti Indef Bhima Yudhistira Adhinegara menuturkan, pro dan kontra Perpres ini terjadi karena pemerintah tidak memberikan sosialisasi atau penjelasan sederhana kepada masyarakat tentang tujuan dari Perpres, sehingga menimbulkan keresahan publik.

Lebih lanjut dia mengatakan, kalau salah satu tujuan pemerintah dalam mempermudah penggunaan TKA adalah menaikkan investasi,  justru hanya investasi dari RRC yang lebih dominan.

Investasi dan keberadaan TKA lebih dominan di bidang Jasa ketimbang manufaktur dan  lainnya, sehingga tidak bertampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurutnya bonus demografi yang didengung-dengungkan pada tahun 2030 bisa menjadi bencana demografi kalau TKA tidak dibatasi dan ditingkatkan pengawasannya.

Berbicara Trnasfer Of Knowledge juga tidak terlalu berpengaruh, ternyata banyak SDM Indonesia tidak kalah dengan pekerja asing, terbukti dengan banyaknya Putra Asli Indonesia yang bekerja pada level menengaah ke atas di perusahaan Internasional.

Jadi argumen merekrut banyak TKA membuat Investasi pesat dan Inovasi Kuat itu sangat lemah. Bima juga mengkritisi kebijakan bebas visa yang ternyata tidak berdampak signifikan dalam meningkatkan devisa melalui sektor pariwisata.

“Justru sektor pariwisata tidak berkembang signifikan, malah sebagian pelaku usaha di dunia wisata mengalami degradasi pemasukan,” tutupnya (Ri)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here