TKA Langgar Aturan, Dipastikan Ditindak

0
200
Menaker Hanif Dhakiri usai bertemu Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. (Foto: RB/Tj)

JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menjelaskan, ditebitkannya peraturan presiden (Perpres) Nomor 20 tahun 2018 tentang Tenga Kerja Asing (TKA) bertujuan mengatur penyederhanaan prosedur dan mempercepat layanan izin pekerjaan luar masuk ke Indonesia.

Dia mengatakan, TKA yang masuk ke Tanah Air, diharuskan memiliki kualifikasi skill tertentu yang dibutuhkan pemerintah, termasuk juga para investor.

“Tujuan dari lahirnya Perpres ini diharapkan memberikan kepastian terhadap investor, agar tidak menghambat investasi masuk ke Indonesia,” kata Hanif di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/4/2018).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, investasi merupakan hal yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja di Indonesia.

“Kita tidak bisa membangun hanya dengan APBN saja, kontribusi APBN kita hanya sekitar 15-an persen,” imbuhnya..

Lebih lanjut, Hanif menegaskan, Perpres tersebut hanya mengatur kemudahan pada sisi prosedur dan birokrasi masuknya TKA, bukan membebaskannya sama sekali.

“Kalau ada didapati pekerja asing bekerja sebagai buruh kasar ya itu pelanggaran. Pelanggaran ya pasti ditindak,” bebernya.

Namun, kata Hanif, pelanggaran yang dimaksud, tidak digeneralisir. Diperlukan pemilihan pelanggaran perkasus. .

Kemudian, Hanif berujar, selama tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, lapangan pekerjaan sudah bertambah cukup signifikan. Dimana, sebelumnya, janji kampanye Jokowi adalah 10 juta lapangan kerja selama 5 tahun.

“Data yang ada di kami menyebutkan bahwa pada 2014 ada 2,6 juta lapangan kerja, kemudian pada 2015 ada 2,8 juta, pada 2016 ada 2,4 juta, dan pada 2017 sebanyak 2,6 juta. Artinya kan sudah melampaui janji kampanye,” tuntas dia. (tj)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here