Demokrat Minta Novanto Tetap Koperatif terhadap Putusan Hukum

0
193
Politisi Partai Demokrat Agus Hermanto. (Foto: Jitu News)

JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto meminta agar terdakwa dugaan korupsi e-KTP, Setya Novanto, tetap kooperatif terhadap putusan majelis hakim.

Menurut Aher, sapaan karibnya, sebagai negara hukum, konsekuensi yang dihadapi ialah semua warga negara harus patuh dan tunduk pada putusan pengadilan. Meskipun, ada langkah-langkah hukum lainnya.

“Kita harus patuh dan tunduk kepada aparat penegak hukum,” kata Aher di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (24/3/18).

Wakil Ketua DPR ini juga mempersilahkan, bila KPK ingin menelusuri terkait keterlibatan anggota dewan dalam dugaan korupsi e-KTP.

Dia menilai, memang sudah kewajiban lembaga anti rasuah dalam membongkar kasus-kasus korupsi yang merugikan negara. Apalagi, KPK sudah diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memberantas korupsi.

“KPK memiliki kewajiban untuk menyelesaikan seluruh permasalahan hukum yang ada di negeri kita ini,” pungkas dia.

Sebelumnya, Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta meyakini bahwa terdakwa Setya Novanto telah terbukti memperkaya diri dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

“Unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain dan korporasi telah terbukti menurut hukum,” ujar Hakim Franky Tambuwun saat membacakan pertimbangan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (24/4/2018).

Menurut hakim, Novanto terbukti menerima uang 7,3 juta dollar Amerika Serikat. Uang itu berasal dari Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo dan Johannes Marliem dari perusahaan Biomorf.

Pemberian uang kepada Novanto melalui pengusaha Made Oka Masagung dan keponakannya Irvanto Hendra Pambudi.

Novanto juga terbukti menerima jam tangan merek Richard Mille tipe RM 011 seharga 135.000 dollar AS. (tj)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here