Fraksi PPP Ungkap Penyebab RUU Larangan Minol Mandek

0
286
Ketua Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol Arwani Thomafi. (Foto: Dok. RB)

JAKARTA – Kerja Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol (Minol) DPR RI telah memasuki tahun ketiga. Bahkan, pembahasan RUU ini telah mengalami perpanjangan waktu hingga beberapa kali.

Ketua Pansus RUU Larangan Minol yang juga anggota Fraksi PPP di DPR RI Arwani Thomafi akhirnya mengungkap penyebab mendeknya pembahasan RUU Larangan Minol. Dia menengarai adanya upaya untuk menghambat kerja Pansus RUU tersebut.

Menurut Arwani, salah satu indikator adanya upaya menghambat pembahasan RUU Minol bisa dilihat dari soal kehadiran anggota Pansus dalam rapat. Jika salah satu pihak yakni DPR dan Pemerintah tidak hadir rapat, maka rapat tidak terlaksana.

“Upaya untuk menghambat kerja pansus targetnya mudah ditebak, yakni tidak pernah terjadi pengesahan RUU Larangan Minuman Beralkohol,” ungkap Arwani lewat akun twitter miliknya, Minggu malam (22/4/2018).

Arwani mengakui jika masih ada beberapa permasalahan susbtansial yang sempat menimbulkan perdebatan alot dan cukup panjang dalam pembahasan RUU Larangan Minol, sehingga sampai sekarang RUU tersebut tidak kunjung disahkan.

“Persoalan krusial tersebut menimbulkan 3 pendapat yang muncul: (1) larangan total (2) larangan dengan pengecualian (3) diperbolehkan minuman beralkohol tapi dengan pengecualian,” bebernya.

Selain masalah di atas, persoalan judul RUU tersebut juga dikatakan menjadi titik krusial dalam pembahsan. Arwani menyebutkan, ada dua opsi judul yang muncul, yakni “Larangan Minuman Beralkohol” dan “Minuman Beralkohol”.

“Dua opsi judul RUU yang sedianya akan diambil keputusan dalam rapat panja urung dilakukan. Pemerintah tidak bisa hadir dalam rapat tersebut. Padahal, pengambilan keputusan soal judul menjadikan kunci kerja pansus,” tulisnya.

Polarisasi dua pandangan soal judul RUU Larangan Minuman Berkalkohol dan RUU Minuman Beralkohol juga menjadi salah satu pemicu alotnya pembahasan RUU ini.

“Polarisasi itu semestinya tidak menjadikan pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol ini mandek, sebab ada mekanisme rapat Panja maupun Pansus untuk menyelesaikan persoalan itu,” jelasnya.

Dia menambahkan, Fraksi PPP sebagai inisiator RUU Larangan Minol tetap berkomitmen untuk menuntaskan pembahasan RUU ini. Keberadaan RUU Larangan Minol ini sangat dibutuhkan untuk melindungi warga negara.

“82 & bahkan lebih korban miras dalam beberapa bulan terakhir ini menjadi bukti konkret, miras merusak & mengancam jiwa. Negara harus hadir dengan wujud regulasi yang memberi proteksi kepada warga negara,” paparnya. (rb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here