MUI Minta Dilibatkan Bahas Perppu Pencegahan Pernikahan Anak

0
202
Kantor MUI. (Dok. RB)

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa’adi meminta agar pemerintah berkonsultasi dengan pemuka agama sebelum menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Pencegahan Pernikahan Anak.

“Pemerintah hendaknya berkonsultasi dengan MUI dan ormas keagamaan lainnya, agar isi Perppu yang akan diundangkan sejalan dengan aspirasi umat beragama dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama,” kata Zainut, Jakarta, Minggu (22/4/18).

Menurutnya, masalah perkawinan tak sekedar pada pertimbangan sosial, ekonomi dan kesehatan, namun juga harus dilihat aspek agama. Apalagi, sah atau tidaknya sebuah pernikahan harus didasari pada nilai-nilai agama

“Karena pernikahan itu bagian dari perintah agama,” paparnya.

Selain itu, anggota DPR dari Fraksi PPP itu memandang, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan aturan yang sangat monumental. Hingga saat ini masyarakat tak ada yang menolak atau melakukan Judisial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keberadaan UU tersebut.

“Isinya sejalan dengan aspirasi umat Islam Indonesia dan tidak bertentangan dengan syariat Islam,” ujarnya.

Zainut mengimbau, agar dalam membuat Perppu, pemerintah hendaknya mengacu pada UU tersebut.

“UU itu kan sudah senafas dengan jiwa Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, jadi perlu jadi salah satu acuan,” bebernya.

Karenanya, Zainut menyayangkan, bila pemerintah terburu-buru melempar  wacana Perppu ke publik tanpa meminta pendapat dari ormas MUI dan Ormas keagamaan.

“MUI dan ormas keagamaan  saat ini belum pernah diajak bicara oleh Menteri Yohana Yembise terkait dengan rencana Pemerintah menerbitkan  Perppu untuk mencegah perkawinan anak,” tukas dia.

Sebelumnya, demikian diungkapkan Menteri Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan Yohana Yembise mengatakan, Presiden Joko Widodo berencana mengeluarkan Perppu pencegahan pernikahan anak.

“Perppu tersebut sudah dibicarakan dan Presiden sudah setuju,” kata Yohana. (tj)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here