Kiai Gontor Dukung PPP Perjuangkan RUU Pesantren

0
1541
Fraksi PPP menerima masukan dan dukungan dari para kiai yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pesantren Muaddalah terkait RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren. (Foto: RB)

JAKARTA – Dorongan agar RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren segera dibahas dan sahkan terus bergulir. Salah satunya datang dari Forum Komunikasi Pesantren Muaddalah, yang terdiri dari pesantren Salaf dan dan Modern.

Hal itu disampaikan Forum Komunikasi Pesantren tersebut saat mendatangi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPR sebagai pengusul RUU Lembaga Pendidikan Kegamaan dan Pesantren, di ruang Fraksi PPP, Rabu (18/42018)

Kedatangan mereka untuk mendorong dan mendukung agar RUU tersebut segera disahkan menjadi UU. “Kami hadir ke sini ingin mendorong agar pemerintah memperhatikan keberadaan Pesantren tanpa diskriminatif antara pendidikan Islam dengan pendidikan umum,” kata Prof.Dr. KH Amal Fathullah Zarkasiy, Ketua Forum Pesantren Mu’addalah.

Pengasuh Pondok Pesantren Gontor ini juga menjelaskan, saat ini ada 86 pondok pesantren yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pesantren Mu’addalah. Mereka ingin RUU Lembaga Pendidikan Kegamaan dan Pesantren segera disahkan.

“Kami sangat berterimakasih atas perjuangan yang dilakukan PPP untuk menghadirkan UU yang akan menjadikan pesantren semakin mandiri dengan ciri khas yang dimilikinya,” ujarnya.

Tidak hanya itu, kata KH Amal, keberadaan pesantren yang ada di Indonesia harus didukung oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dia berharap PPP menjadi pioner dalam pengesahan RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren ini.

Menurut dia, pola pendidikan pesantren yang didasarkan pada kitab kuning harus tetap dipertahankan dan diperhatikan oleh pemerintah. Bahkan jika diperlukan, pihaknya siap mendatangi Baleg untuk memberikan masukan terhadap norma dalam RUU ini.

Di tempat yang sama, Iskandar D Syaichu selaku pimpinan Fraksi PPP menyambut kedatangan para kiai dari berbagai pondok pesantren ini. Dia mengaku senang dapat menerima kedatangan dan amanah dari para kiai.

“Kami Fraksi PPP akan memperjuangkan RUU ini dengan tetap mempertahankan kekhasan dan kemandirian yang dimiliki pesantren. Saya akan mempertahankan pesantren agar tetap mandiri dengan tetap berpedoman kepada aturan Peraturan Menteri Agama no 13 dan PMA no 18 yang merupakan buah pemikiran dari para kiai,” tegas Iskandar.

Sementara itu, M. Iqbal, anggota Baleg dari Fraksi PPP menambahkan, saat ini pembahasan RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren sedang dalam proses harmonisasi di Baleg untuk dilanjutkan dalam pembahasan berikutnya.

“Kehadiran para kiai ke fraksi kami menjadi spirit dan doa bagi kami untuk memperjuangkan RUU ini. Karena dengan adanya UU ini maka eksistensi pesantren akan semakin kuat termasuk bisa juga mengatur anggaran negara dan anggaran daerah kepada pondok pesantren yang ada di Indonesia,” imbuhnya. (rb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here