FPPP Dorong Bentuk Panja Skandal Pencurian Data Facebook

0
471
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PPP Arwani Thohari. (Foto: Istimewa)

JAKARTA – Polemik mengenai kebocoran data pengguna Facebook di Tanah Air menyita perhatian banyak pihak. Setelah Menkominfo menanggapinya keras, kini giliran Komisi I DPR RI bersuara lantang terkait skandal pencurian data Facebook.

Dalam keterangan tertulisnya, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PPP Arwani Thomafi mengungkapkan kekesalannya terhadap kasus kebocoran data pengguna Facebook dari Indonesia yang jumlahnya cukup banyak, yakni mencapai 1 juta akun.

“Saya mengusulkan Komisi I DPR untuk membentuk Panja Khusus merespons skandal kebocoran data akun FB yang di Indonesia, disebut 1 juta akun diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata Arwani.

Langkah pemanggilan terhadap pihak Facebook di Indonesia dirasa penting untuk memastikan kedaulatan data setiap warga negara. Kebocoran data alun tersebut dikatakan akan berimplikasi serius bagi pemilik data akun yang diretas.

lebih lanjut, Ketua Fraksi PPP MPR RI itu juga menekankan kepada pemerintah untuk merespon serius kebocoran 1 juta akun pengguna Facebook di Indonesia. Kasus tersebut telah mengancam privasi setiap orang dan lembaga, baik swasta dan pemerintah yang memiliki akun Facebook.

“Kebocoran data ini bukanlah peristiwa biasa. Pemerintah harus segera mengklarifikasi terkait 1 juta akun FB yang bocor tersebut,” tegas politisi yang akrab disapa Gus Arwani itu.

Selain itu, Arwani menyarankan kepada instansi pemerintah, baik pusat hingga daerah, agar mempertimbangkan menutup akun Facebook. Langkah itu dinilai perlu hingga kemudoan pihak Facebook memberikan kepastian keamanan data akun.

“Langkah ini semata-mata untuk memastikan data resmi pemerintah tidak bocor dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” ucapnya.

Dia menambahkan, dengan peristiwa ini, pemerintah dapat melakukan penataan terhadap media sosial yang ada di Tanah Air agar tunduk dan patuh atas aturan yang ada di Indonesia. Mulai soal hukum telematika, hingga persoalan pajak sejumlah medsos tersebut.

“Pemerintah harus memastikan keberadaan sejumlah media sosial di Indonesia tersebut juga memiliki kontribusi bagi penerimaan keuangan negara melalui pajak,” pungkasnya (rb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here