Azyumardi Azra: HTI Mengancam Ideologi Pancasila

0
420
(Foto: MIFTAHULHAYAT/Jawa Pos)

JAKARTA – Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta Azyumardi Azra menilai, langkah pemerintah membubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah benar. Itu disampaikan Azyumardi dalam keterangan ahlinya di PTUN, Jakarta (5/4/2018).

Dalam kesaksiannya, ia menyatakan bahwa pembubaran HTI merupakan reaksi pemerintah terhadap munculnya ancaman dari organisasi trans nasional tersebut yang menginginkan sistem khilafah diterapkan secara absolut di Indonesia.

Konsep khilafah yang diusung oleh HTI, menurut Azyumardi berbahaya bagi eksistensi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Gerakan ini berbahaya bagi kelanjutan NKRI,” tegasnya.

Dia mengutip sejumlah penelitian pusat kajian masyarakat setelah pemerintah Soeharto. Penelitian itu menemukan bahwa konsep khilafah HTI sebagai entitas politik untuk menggantikan NKRI, Pancasila dan UUD 1945, bukan berorientasi pada ajaran agama.

Menurut Azyumardi, langkah tegas dalam menghadapi HTI baru dilakukan di era pemerintah Joko Widodo. Kendati pemerintah tak secara langsung membuat aturan pembubaran HTI, tapi pemerintah membuat aturan untuk pembubaran organisasi kemasyarakatan yang dianggap bertindak tak sesuai Pancasila dan UUD 1945.

Pada masa pemerintah Soeharto, terang Azyumardi, HTI tidak menunjukkan dirinya secara jelas. Dia mengatakan, presiden saat itu sangat keras dengan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi negara seperti Pancasila.

Namun, menurut Azyumardi, pembubaran HTI tidak berarti pemikiran organisasi tersebut mati. Kelompok yang ingin mendirikan negara khilafah dikatakan akan selalu ada.

“Itu akan selalu ada karena ini bagian dari realitas yang dihadapi pemikiran Islam,” namun peluang terbentuknya khilafah di Indonesia tak mungkin terwujud. Sebabnya, mayoritas umat Islam di Indonesia berkomitmen kepada NKRI dan Pancasila,” jelasnya.

Dia mencontohkan, ormas seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai perwakilan kelompok Islam terbesar di Indonesia yang samapai saat ini tetap komitmen menjaga kesepakatan nasional berupa Pancasila dan NKRI.

Dia juga mengingatkan pembentukan Pancasila pada masa kemerdekaan dulu. Dasar negara ini dibuat berdasarkan musyawarah antara para pemimpin pemerintahan dan pemuka agama tanpa ada diskriminatif. (Rn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here